Hadir dalam forum pertemuan tersebut, perwakilan unsur Tripartit yaitu pemerintah, buruh dan pengusaha dari 4 negara, yakni Indonesia, Thailand, Filipina dan Kamboja.

Sementara itu, salah satu PIC dari proyek perikanan ini adalah Kamiparho-KSBSI mewakili unsur pekerja buruh Indonesia, hadir Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, turut mendampingi Sulistri Sekjen FSB Kamiparho.

Diketahui, Ship to Shore Rights Southeast Asia (SEA) adalah inisiatif multi-negara, multi-tahunan dari Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dilaksanakan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Program Pembangunan PBB (UNDP).

Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang teratur dan aman serta pekerjaan yang layak bagi semua pekerja migran di sektor perikanan dan pengolahan makanan laut di Asia Tenggara.

Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI menyampaikan bahwa, KSBSI hadir di forum ini, sebagai salah satu Steering Committee dari unsur pekerja (PIC-nya adalah FSB Kamiparho-KSBSI).

“Ada 4 negara peserta yang hadir dalam agenda ini seperti, Thailand, Filipina, Indonesia sendiri dan Kamboja.” kata Elly saat dihubungi redaksi melalui telepon Kamis, (18/08/2022) di Amari Hua Hin, Thailand.

“Tujuan agenda ini diantaranya membahas persiapan Konferensi Buruh Laut Adil yang akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 September 2022 yang akan dilakukan di Bali.” terang Elly.

Dijelaskannya, bahwa program ILO ini beberapa diantaranya fokus pada kelompok kerja. Segala sesuatu termasuk orang atau peserta yang dibentuk atau ditunjuk untuk menjalankan program ini nantinya akan dibatasi waktu atau dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara.

“Sebelumnya proyek Perikanan SEA ILO bertujuan untuk mengurangi perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan, dengan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya anti-perdagangan manusia tingkat nasional dan regional yang ada di Asia Tenggara.” terangnya.

Namun sekarang, kata Elly, melebar di isu perlindungan buruh yang berada di industri proses pengolahan ikan atau hasil laut. Lalu, lebih mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Serta proyek sekarang, lebih dikaitkan dengan perlindungan pekerja pasca covid di sektor perikanan.

“Intinya, terkait penguatan perlindungan buruh di sektor pengolahan ikan di tingkat nasional dan juga mendorong penguatan partnership ditingkat regional.” imbuhnya.

Elly dalam forum tersebut juga mempertanyakan keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah sejauh mana. Pihaknya, mendorong Kemnaker untuk lebih dilibatkan di forum ini, tidak hanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Indonesia) saja.

“Kami mendorong Keterlibatan yang lebih dari Kemnaker, karena ini menyangkut isu ketenagakerjaan juga. Dan kami mendorong perusahaan nasional dan multinasional untuk menaati HAM perikanan, artinya menghindari pelanggran HAM laut dan perikanan.” tutupnya.

Sebagai informasi, agenda tersebut juga melakukan diskusi yang dilakukan oleh Komite Pengarah tentang, Usulan pembaruan Kerangka Acuan Forum KLHS untuk Nelayan, termasuk keanggotaan dan komposisi Komite Pengarah, usulan perubahan fokus kelompok kerja tematik.

Mempertimbangkan dan mendiskusikan strategi dan prioritas Forum, khususnya terkait pemulihan pascapandemi untuk sektor perikanan dan pengolahan hasil laut serta penguatan perlindungan tenaga kerja bagi pekerja.

Mendiskusikan dan mempertimbangkan draf posisi kebijakan dan pernyataan hasil untuk subregional konferensi, Fair Seas Labor Conference direncanakan untuk 6 dan 7 September di Bali 2022. Berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait inspeksi kondisi kerja di sektor perikanan.

Turut memberikan sambutan dalam agenda tersebut, perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja (Thailand), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Indonesia). [sumber : [handy /Kantorberitaburuh.com]