Eduard Parsaulian Marpaung saat diwawancarai mengatakan selain memilih ketua umum dan sekjen beserta jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP), juga merumuskan Garis Besar Haluan Organisasi untuk 4 tahun kedepan. Dia menjelaskan kondisi gerakan buruh hari ini telah mengalami degradasi. Salah satunya hadirnya omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“Undang-undang ini banyak mendegradasi hak buruh. Sehingga buruh di sektor federasi kami ikut berdampak. Berdasarkan hasil keputusan kongres, F LOMENIK KSBSI mendesak pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja,” ucapnya beberapa waktu lalu, di Cipinang Muara Jakarta Timur.

Peserta agenda kongres juga membahas tentang tren peralihan pekerjaan konvensional ke pekerjaan teknologi digital, otomatisasi dan robotik, serta peralihan pekerjaan industri mobil ke tenaga listrik. Kemudian membahas dampak buruh terhadap perubahan iklim yang bakal mengancam pekerjaan.

“Menyikapi masalah transisi ini F LOMENIK KSBSI mendesak pemerintah untuk segera menyikapi secara serius,” terangnya.

Selain itu, Eduard juga kembali menegaskan bahwa UU Cipta Kerja sebuah kemunduran dalam mewujudkan kesejahteraan buruh. Sebab pemerintah sendiri tidak menjamin masa depan kerja di Indonesia. Terutama dalam sistem kerja korja (outsourcing), kondisi buruh semakin simpang siur, tidak ada kepastian. 

“Bagi kami UU Cipta Kerja justru membawa transisi status pekerjan buruk, bukan menuju yang baik. Kemudian, dalam pembahasan agenda GBHO kongres, F LOMENIK KSBSI akan memperjuangkan program jaminan sosial lebih memihak buruh dan mendorong pekerjaan layak,” terangnya.

Kemudian, peserta kongres juga membahas program pengembangan cabang dan jumlah anggota diberbagai wilayah. Karena, sekarang ini jumlah Dewan Pengurus Cabang (DPC) hanya 18 cabang. Jadi, sangat dibutuhkan program penambahan cabang. Lalu, DPP F LOMENIK yang terpilih akan fokus untuk merapikan administrasi dan data base seluruh anggota.

“Jumlah pengurus DPP F LOMENIK pun sekarang ini sudah mewakil perempuan secara lengkap sebanyak 30 persen,”jelasnya.

Nah, untuk program jangka pendek yang akan dilaksanakan DPPP FSB LOMENIK adalah menjadikan organisasi ini tumbuh secara mandiri dan bisa memberikan gagasan untuk mensejahterakan buruh. Lalu membuat program pengakaderan, pelatihan lobi dan advokasi.

“Kami juga memperkuat posisi tawar F LOMENIK KSBSI semakin kuat dihadapan pemerintah dan pengusahan dengan melakukan agenda sosial dialog,” tutupnya. (A1)